Hukum

Mau Mengurus HGB Menjadi SHM ? Yuk Cari Tau Biaya Dan Caranya

Yogyakarta – Halo sobat, bagi yang sedang ada masalah atau ingin tau gimana sih cara mengurus HGB menjadi SHM? biaya dan caranya juga harus tau agak dapat menjadi pertimbangan sobat sekalian. Legalitas kepemilikan tanah atau properti menjadi hal yang sangat penting, Jika tanah/properti sobat hanya berstatus HGB tentu saja sobat pasti ingin memiliki status kepemilikan yang lebih kuat untuk itu sobat perlu meningkatkannya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Perubahan status kepemilikan atas suatu properti dari sertifikat Hak Guna Bangunan ke sertifikat Hak Milik ini memiliki tujuan guna memperjelas status hukum kepemilikan atas suatu properti. Hal ini sangat bermanfaat bagi pemilik jika di kemudian hari terjadi pindah tangan kepemilikan ataupun terjadi sengketa. Cara mengubah HGB menjadi SHM sebetulnya bisa dilakukan sendiri dan tidak terlalu sulit sobat.

Berbeda dengan tanah dengan status girik yang permohonan konversi hak untuk pertama kali diberikan SHM, tanah-tanah yang belum sertifikat dengan status selain girik akan diberikan HGB atau HP sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA.

 

1. HGB menjadi SHM untuk luas tanah kurang dari 600m2

Untuk luas kurang dari 600 meter persegi, peningkatan hak menjadi SHM cukup sederhana yaitu dengan mengajukan peningkatan hak ke kantor pertanahan. Kemudian, kantor pertanahan melakukan perubahan haknya dengan cara langsung menulis di halaman sertifikat bahwa haknya sudah ditingkatkan menjadi Hak Milik.

Ada beberapa syarat dan dokumen yang perlu Anda siapkan saat akan mengubah HGB menjadi SHM, berikut ini beberapa dokumen-dokumen untuk melengkapi persyaratan merubah sertifikat Hak Guna Bangunan menjadi sertifikat Hak Milik, antara lain:

  • Sertifikat Asli HGB
    Siapkan sertifikat asli HGB yang akan dirubah status, karena sertifikat asli merupakan dokumen paling penting dalam kepengurusan. Anda juga memerlukan beberapa fotokopi sertifikat untuk cadangan.
  • Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tinggal
    Dokumen Izin Mendirikan Bangunan diperlukan sebagai bukti legalitas bahwa lahan dipergunakan untuk mendirikan suatu bangunan. Sebagai tambahan juga bisa dipakai surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut digunakan untuk mendirikan bangunan atau sebagai rumah.
  • Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun Berjalan
    Bukti pembayaran pajak SPPT PBB diperlukan untuk melihat rekam jejak pembayaran pajak dan kondisi lahan, seperti luas tanah dan luas bangunan yang terkena pajak.
  • Fotokopi Identitas Pemohon Berupa Kartu Tanda Penduduk Dan Kartu Keluarga (KTP Dan KK)
    Siapkan dokumen identitas diri pemohon seperti KTP dan KK, atau akta pendirian usaha jika dilakukan oleh badan hukum. Jika dikuasakan kepada orang lain mesti turut disertakan surat kuasa dan fotokopi kartu identitas penerima kuasa.
  • PM1 dari Kelurahan
    PM1 dari Kelurahan yang menyatakan bahwa rumah digunakan untuk tempat tinggal (dalam hal rumah tidak memiliki IMB). Inilah anehnya negara kita, sangat banyak ditemukan bahkan di Jakarta rumah didirikan dengan tanpa IMB.
  • Surat Pernyataan
    Anda perlu melampirkan pernyataan bahwa pemohon akan memiliki SHM tidak lebih dari 5 bidang atau keseluruhan 5000 m2 (lima ribu meter persegi). Formulir pernyataan ini disediakan oleh BPN, bisa diambil di Kantor Pertanahan setempat. Hal ini untuk memenuhi syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
  • Surat Kuasa
    Surat kuasa diperlukan jika pengurusan dikuasakan kepada pihak tertentu. Kebanyakan masyarakat lebih percaya kepada kantor Notaris untuk mengurus peningkatan hak ini. Selain karena masyarakat tidak perlu repot-repot ke BPN juga dengan menyerahkan pengurusan kepada Notaris juga terjamin keamanannya.
Baca Juga :   Ternyata Ini Dasar Hukum Pembangunan Rumah Susun atau Rusun

Sobat perlu mengajukan surat permohonan kepada kepala kantor pertanahan tempat lokasi properti tersebut berada. Biasanya sudah disatukan dalam sebuah map dan ada dua lembar dokumen yang harus diisi, yaitu lembar permohonan itu sendiri dan surat pernyataan dari pemohon. Siapkan satu materai untuk ditempel di surat pernyataan. Ketika surat ini sudah ada, segera fotokopi beberapa lembar dan lampirkan aslinya bersama dengan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan.

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa tanah yang bisa diajukan SHM adalah tanah yang dipergunakan untuk rumah tinggal atau peruntukan tertentu yang disyaratkan undang-undang, seperti organisasi kemanusiaan, badan keagamaan dan badan-badan atau organisasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Baca Juga :   Sertifikat Apa Sih Yang Harus Kamu Punya ? Apa Itu Undang-Undang Agraria ?

 

2. HGB menjadi SHM untuk luas tanah lebih dari 600M2

Untuk tanah yang luasnya lebih dari 600 meter persegi  peningkatan hak menjadi SHM diperlakukan seperti permohonan hak baru hanya saja prosesnya bukan melibatkan Panitia A. Panitia A adalah pemberian hak yang terdiri dari petugas BPN dan kelurahan. Proses yang dilakukan dalam permohonan hak milik berupa konstatering report hanya di BPN. Outputnya berupa Surat Keputusan (SK) pemberian hak milik.

Persyaratan yang dibutuhkan untuk permohonan hak menjadi hak milik untuk luas yang lebih besar dari 600 meter persegi sama dengan peningkatan hak untuk luas di bawah 600 meter persegi.

 

Baca Juga :   Apa Itu Hak Guna Bangunan (HGB) ?

3. Membayar biaya perkara BPHTB

BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) merupakan biaya yang wajib Anda bayarkan. Anda akan dikenai biaya peningkatan HGB menjadi SHM. Besar biaya tergantung biaya NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) dan luas tanah. Adapun rumus menentukan biaya NJOP sebagai berikut: 2% x (NJOP Tanah – NJOPTKP).

Biaya perkara yang dikeluarkan akan berbeda disetiap daerah, sebab biaya perkara mengacu pada peraturan pemerintah daerah dan luas lahan. Untuk Tarif 2% dan NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak ) Diatur oleh Pemerintah daerah Masing Masing dalam bentuk Perda.

Mau Mengurus HGB Menjadi SHM ? Yuk Cari Tau Biaya Dan Caranya

Jika sobat merasa repot dalam mengurus HGB menjadi SHM, misalnya tidak memiliki waktu banyak karena kesibukan kerja, sobat bisa menggunakan jasa Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Tentu saja, jasa notaris ini membutuhkan biaya tambahan, untuk itu perhitungkan biaya-biaya tambahannya dengan baik.

Sekian pembahasan tentang mengurus HGB menjadi SHM 🙂 Terimakasih dan tunggu update berita terbaru ya di jogloproperty

Sumber          : cermati.com

Ditulis Oleh  : Simon Budi Hermanto

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *